Kapolres Ende dan Dandim 1602 Pimpin Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Damai Aliansi Mahasiswa

Kapolres Ende dan Dandim 1602 Pimpin Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Damai Aliansi Mahasiswa
Kapolres Ende dan Dandim 1602 Pimpin Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Damai Aliansi Mahasiswa

Ende – Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, S.H., S.I.K., M.H. bersama Dandim 1602/Ende Letkol Inf. Dwi Harry Wibowo, S.E, M.M.S.I memimpin langsung jalannya pengamanan aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh aliansi mahasiswa pada Kamis (4/9/2025).

 

Aksi tersebut melibatkan gabungan mahasiswa dari PMKRI Cabang Ende, GMNI Ende, BEM Universitas Flores (Uniflor), BEM STPM Santa Ursula, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ende. Unjuk rasa dimulai di depan Kantor DPRD Kabupaten Ende dengan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, kemudian berlanjut ke Kantor Bupati Ende sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Ende.

 

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya :

 

- Mendesak Pemkab Ende menghentikan sementara program MBG sembari mempersiapkan sumber daya yang memberdayakan masyarakat lokal.

 

- Mendesak Pemkab Ende segera melakukan evaluasi transparan terhadap anggaran program MBG.

 

- Mengecam intervensi Pemerintah terhadap Komisi Penyiaran Indonesia atas larangan siaran langsung aksi demonstrasi.

 

- Mendesak Pemkab Ende menyelesaikan persoalan sampah.

 

- Mendesak Presiden merealisasikan janji kampanye terkait pendidikan dan kesehatan gratis.

 

- Mendesak Pemkab memfungsikan area dan los Pasar Mbongawangi sebesar-besarnya untuk pedagang serta membangun fasilitas dagang.

 

- Mendesak Pemkab dan DPRD meninjau kembali SK 357 dari Menteri Kehutanan dan Kelautan yang dinilai merugikan masyarakat di tujuh kelurahan.

 

- Mendesak Pemkab dan DPRD memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di 21 kecamatan.

 

- Mendorong langkah pencegahan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

 

- Mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset.

 

- Mendesak DPR RI mengoptimalkan fungsi pengawasan dan mengevaluasi tindakan represif dalam aksi demonstrasi.

 

- Mendesak DPR RI mencabut kembali keputusan RAPBN tahun 2026 senilai Rp99 triliun.

 

Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI–Polri serta instansi terkait. Menariknya, unjuk rasa ini ditutup dengan doa bersama antara petugas pengamanan dan para mahasiswa di Taman Renungan Pancasila Ende, sebagai simbol kebersamaan menjaga demokrasi dan kedamaian di Kabupaten Ende. (Humas Polres Ende)